Initial Ss…

Sekedar Ingin Berbagi….

PERANAN LEGISLATIF DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN

Pada dasarnya legislatif memiliki tiga fungsi, yaitu :

  1. Fungsi representatif, yaitu mewakili rakyat membawa aspirasinya kepada penyelenggara pemerintahan.
  2. Fungsi legislasi, yaitu dalam hal merumuskan kebijakan publik bersama dengan eksekutif.
  3. Fungsi kontrol, yaitu pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu fungsi utama badan legislatif adalah pengawasan terhadap eksekutif. Peran pengawasan ini pada kenyataannya mengalami pasang surut atas kualitas dan kekuatannya. Pada periode sebelum reformasi, peran kontrol legislatif terhadap eksekutif dapat dikatakan mandul, sehingga eksekutif dapat melakukan apapun sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Keputusan Soekarno kembali ke UUD 1945 dapat dilihat sebagai usaha mengurangi pengaruh DPR dan memperkuat posisi Presiden. Juga di bawah Soeharto, selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, fungsi eksekutif ini begitu kuat dan dominan. Fungsi pengawasan dari lembaga legislatif menjadi artifisial belaka.

Menurut Sadu Wasistiono, DPR sebenarnya mengandung dua fungsi, yaitu badan representatif (MPR) di tingkat pusat karena tidak ada MPR di tingkat daerah. Dalam menjalankan fungsi legislatif DPR dan Kepala Daerah berkedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja. Sedangkan setahun sekali dan atau apabila ada masalah-masalah penting, DPR dapat menjalankan fungsinya sebagai badan repsentatif yang memiliki kewenangan meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah. Fungsi representatif ini menurut Wasistiono lebih banyak memiliki arti kontrol atau pengawasan.

Lingkup pengawasan legislatif daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menurut Indra Piliang tidak ada pengaturan secara jelas berkaitan dengan pengertian, dan ruang lingkup pengawasan yang dapat dilakukan oleh DPRD. Pengertian dan ruang lingkup pengawasan DPRD hanya terbatas pada dimensi pengawasan politik saja, sedangkan administrasi merupakan wewenang pengawasan oleh perangkat pengawasan fungsional.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan manajemen Pemerintahan, dibentuk Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang kita kenal dengan BPKP, IRJEN, BAWASDA, dan Satuan Pengawas Intern BUMN/BUMD. Leo Herbert (1979) memperkenalkan “Teori Keseimbangan” dalam audit yang menjabarkan adanya hubungan yang seimbang antara tiga pihak yaitu auditor, auditee dan pihak yang meminta pertanggungjawaban. Pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanat untuk mengelola keuangan negara harus melaporkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara kepada publik yang diwakili oleh DPR/DPD/DPRD. Informasi yang dimuat dalam laporan akuntabilitas tersebut harus dapat diyakini keandalannya. Oleh karena itu, dibutuhkan pihak yang independen untuk memberikan atestasi atas informasi tersebut, dengan cara melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pihak yang mempertanggungjawabkan pengelolannya. Pemeriksaan atas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara dilaksanakan oleh BPK, sebagai auditor eksternal yang independen dari pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK kemudian disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD. Di samping itu, apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana atau kerugian negara, maka BPK wajib melaporkan hal tersebeut kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ada tujuh langkah yang telah dilakukan oleh BPK untuk membantu pemerintah, yaitu :

(1)   memberikan pertimbangan kepada pemerintah atas standar akuntansi pemerintahan,

(2)   menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara, setelah menerima masukan pemikiran dari pemerintah, akademisi dan kalangan profesi,

(3)   mendorong agar pemerintah menggunakan tenaga-tenaga akuntansi dalam posisi struktural pengelola keuangan negara, baik di tingkat pusat hingga daerah, BUMN maupun BUMD,

(4)   mendorong dan membantu pemerintah untuk menyatukan semua anggaran nonbujeter dan kegiatan quasi fiskal kedalam APBN,

(5)   membantu pemerintah memperjelas peranan dan tanggung jawab lembaga negara pada semua tingkatan,

(6)   mendorong proses penyiapan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran negara yang transparan dan akuntabel, dan

(7)   membantu pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan negara antar instansi pemerintah, antara Pemerintah Pusat dan daerah maupun antara pemerintah dengan BUMN/BUMD serta yayasan maupun lembaga swasta yang memperoleh subsidi dari pemerintah.

Dari pendapat  Leo Herbert di atas tentang “Teori Keseimbangan”, maka Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah sebagai badan legislatif pada dasarnya selalu berorientasi pada hasil pemeriksaan BPK kemudian dengan kewenangan yang dimilikinya ia berwewenang untuk meneruskan kasus itu kepada penegak hukum, atau menciptakan undang-undang maupun mendesak pemerintah untuk melakukan koreksi dan perbaikan sistem guna mencegah terjadinya kembali kerugian negara.

Selain itu, untuk mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas maka DPRD dalam hal ini tidaklah bekerja sendiri sehingga Dewan Perwakilan Daerah pun termasuk Aparat Penegak Hukum, bahkan Pemerintah pun ikut dilibatkan di dalamnya. DPD dalam hal ini berwewenang menindaklanjuti laporan dari hasil pemeriksaan BPK. Sedangkan Aparat Penegak Hukum (KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian) berwewenang untuk membantu pemberantasan korupsi. Sebagai contoh pada tahun 2005 BPK telah menyampaikan 10 laporan dugaan tindak pidana korupsi kepada DPR dan penegak hukum. Masing-masing satu dari laporan itu diserahkan kepada DPR dan Kapolri dan 8 kepada Kejaksaan Agung, dengan nilai total kerugian negara sebesar Rp2,9 triliun dan US$4.2 juta. Sedangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada tanggal 25 September 2006, bersama dengan BPK telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka kerjasama untuk melacak rekening-rekening dan saling tukar menukar informasi terutama mengenai transaksi yang mencurigakan. Adapun Pemerintah, Kerjasama BPK dengan Pemerintah dilakukan dengan maksud melakukan action plan atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rangka memenuhi fungsi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 23E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD pada Pasal 47, serta Peraturan Tata Tertib DPD RI pada Pasal 6 huruf (f) menyatakan bahwa DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.

Dalam hubungan itu, DPD RI telah mengadakan sidang paripurna yang diadakan khusus untuk menerima penyerahan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2008 (HAPSEM I TA 2008) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, DPD RI sesuai dengan kewenangannya menugasi Panitia Ad Hoc IV DPD RI sebagai alat kelengkapan yang membidangi APBN dan BPK untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut.

Penyerahan HAPSEM I BPK TA 2008 kepada DPD RI itu dilakukan sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. Meskipun hanya memiliki fungsi pertimbangan yang terbatas, DPD RI sebagai lembaga negara bertekad untuk melakukan perubahan-perubahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan harapan masyarakat dan bangsa Indonesia agar keuangan negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta sesuai dengan keperluan membangun kemampuan daerah.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester I Tahun anggaran 2008 :

  1. Dalam HAPSEM I TA 2008, BPK telah melaporkan hasil pemeriksaan keuangan yang meliputi 3 aspek pengelolaan keuangan negara yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan khusus.
    1. Hasil pemeriksaan keuangan meliputi pemeriksaan atas:
      1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),
      2. Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL), dan
      3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
      4. Hasil pemeriksaan kinerja meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
      5. Hasil pemeriksaan dengan tujuan khusus meliputi pemeriksaan atas:
        1. pengelolaan kas dan rekening milik pemerintah,
        2. manajemen aset,
        3. subsidi dan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum,
        4. hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada kementerian/lembaga,
        5. hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD), dan
        6. hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada badan usaha milik negara (BUMN).
      6. Hasil pemeriksaan laporan keuangan menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah menyampaikan seluruh LKPP tepat waktu, sedangkan pemerintah daerah hanya berhasil menyerahkan 106 LKPD dari 468 LKPD yang tepat waktu. Setelah batas waktu penyerahan LKPD terlewati, pada  tanggal 15 Agustus 2008, 436 LKPD TA 2007 telah masuk ke BPK, dan 275 LKPD telah selesai diperiksa dan dilaporkan dalam HAPSEM I BPK Tahun Anggaran 2008.
      7. Terhadap semua laporan keuangan (LKPP dan LKPD), secara umum BPK hanya memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 6% dari semua laporan, wajar dengan pengecualian (WDP) pada 56% dari semua laporan, tidak memberikan pendapat (TMP) pada 23% dari semua laporan, dan tidak wajar (TW) pada 14% dari semua laporan keuangan.
      8. BPK memberikan opini TMP pada 42% LKPP, WDP pada 74% LKPD provinsi, WDP pada 60% pada LKPD kabupaten, dan WDP 67% pada LKPD kota.
      9. Dari hasil pemeriksaan terhadap LKPD kabupaten, tidak ada LKPD yang termasuk kategori WTP, sebagian besar (60%) termasuk dalam WDP dan terdapat 20% dalam kategori TW.
      10. LKPP dan LKPD yang diperiksa oleh BPK masih tetap rendah mutunya, sehingga amat sedikit yang memenuhi kategori WTP. Hanya satu LKPD provinsi dan 2 LKPD kota yang diberi opini WTP. Tidak ada daerah kabupaten yang termasuk dalam kategori WTP.
      11. Di samping itu, masih cukup banyak temuan BPK sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 yang belum selesai ditindaklanjuti.  Dari 166 temuan  hanya 34 temuan (41%) yang telah ditindaklanjuti.
    2. Berbagai temuan juga menunjukkan penyimpangan dan ketidaktelitian penggunaan anggaran yang cukup besar, antara lain, berupa:
      1. penggunaan dana yang tidak efisien dan merugikan negara, penyimpangan dalam kategori ini berupa (1) penyalahgunaan keuangan negara, (2) penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan tata cara, (3) pelanggaran atas ketentuan peraturan penggunaan keuangan negara, dan, (4) pertanggungjawaban tidak memenuhi persyaratan akuntasi. Semua masalah dalam kategori ini merupakan hasil audit finansial;
      2. penggunaan dana yang tidak efektif dan merugikan keuangan negara. Nilai manfaat dari penggunaan dana amat rendah yang merupakan hasil audit nilai manfaat; dan
      3. penggunaan dana tidak efektif yang merugikan keuangan negara karena menyimpang dari tujuan dan merugikan kepentingan umum.
    3. Kualitas yang kurang baik dari LKPP dan LKPD tidak hanya disebabkan oleh mutu isi laporan yang tidak memadai, tetapi juga disebabkan keterlambatan penyerahan laporan-laporan tersebut kepada BPK. Pada umumnya semua LKPP sudah diserahkan tepat waktu, tetapi sebagian besar LKPD terlambat waktu penyerahannya.

Penyimpangan yang ditemukan dalam pengawasan DPD RI di daerah pada umumnya disebabkan oleh berbagai hal, antara lain, sebagai berikut :

  1. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan masih belum sepenuhnya dipahami sehingga sering kali menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda yang menimbulkan standar pemeriksaan yang tidak konsisten antarlembaga pemeriksa. Peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah belum terbentuk sehingga tidak ada rambu-rambu untuk pengelolaan keuangan daerah secara baik.
  2. Tupoksi para auditor masih belum dipahami oleh aparat daerah, petugas auditor berbeda persepsi dan membingungkan terperiksa. Kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana masih kurang dalam upaya pengelolaan anggaran. Meskipun tugas dan wewenang setiap lembaga pengawasan keuangan negara telah ditetapkan dengan jelas, auditor eksternal BPK dan auditor internal pemerintah (BPKP, Inspektorat Jenderal (Irjen) departemen, dan Bawasda) masih kurang bekerja sama dalam membangun kemampuan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pengendalian internal belum berfungsi secara efektif di semua terperiksa.
  3. Indikator kinerja dalam sistim pembiayaan negara belum ada atau tidak efektif.
  4. Kemampuan para auditor dan terperiksa dalam pengelolaan keuangan negara masih kurang. BPKP memiliki kemampuan auditor yang cukup, tetapi kemampuan BPKP itu tidak termanfaatkan dengan baik oleh daerah.
  5. Disiplin perencanaan dan disiplin anggaran dari terperiksa masih kurang baik.
About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 29/04/2010 by in sosial & politik.

Navigation

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 830 other followers

%d bloggers like this: