Initial Ss…

Sekedar Ingin Berbagi….

KILASAN UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK

Banyak sudah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik. Sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik tersbut diantaranya adalah :

  1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata laksana Pelayanan Umum
  2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
  3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pendayagunaan Aparatur  Negara.
  4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
  8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks  Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
  9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk  Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
  12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/SE/M.PAN/2/2005 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Dalam Rangka  Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
  13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10/SE/M.PAN/07/ 2005 tentang Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
  14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/SE/M.PAN/9/ 2005 tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan Dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Publik.
  15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan fondasi dari reformasi birokrasi. Dalam hal ini, pelayanan publik merupakan amanah yang harus dipikul oleh birokrasi pelaksana pelayanan publik. Undang-undang ini memberikan kepastian dan keharusan birokrasi untuk melayani dan memberikan pelayanan yang terbaik.

Undang-undang Pelayanan Publik memiliki karakter yang berbeda dengan undang-undang seperti pada umumnya, karena undang-undang ini mengatur bagaimana sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, juga memuat kepentingan rakyat, yakni bagaimana memberdayakan rakyat dengan sebaik-baiknya agar dapat menikmati dan memanfaatkan pelayanan publik. Selain itu juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat, karena lebih mendorong penyelenggara pelayanan publik termasuk pemerintah untuk lebih disiplin dan meningkatkan kinerjanya.

Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk :

  1. Dapat memberikan arah dan pedoman dalam hubungan yang jelas antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat selaku pengguna layanan.
  2. Memberdayakan rakyat dengan sebaik-baiknya agar dapat menikmati dan memanfaatkan pelayanan publik
  3. Ada kepastian hukum, dan menjadi jembatan komunikasi kedua belah pihak
  4. Memberikan sanksi atas kelalaian penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik. Sanksi itu mulai dari ganti rugi, perdata, pidana, serta sanksi administratif.
  5. Undang-undang pelayanan publik juga mempertegas dan memperluas peranan ombudsman dalam mendorong terciptanya pelayanan yang memuaskan masyarakat.

Undang-Undang ini juga memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi:

  1. Pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik;
  2. Asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik;
  3. Pembinaan dan penataan pelayanan publik;
  4. Hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  5. Aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja;
  6. Peran serta masyarakat;
  7. Penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan
  8. Sanksi.

Adapun asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

  1. Kepentingan umum; artinya pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
  2. Kepastian hukum; artinya jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
  3. Kesamaan hak; artinya pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status
  4. Keseimbangan hak dan kewajiban;  artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
  5. Keprofesionalan; artinya pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
  6. Partisipatif; artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
  7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; artinya setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
  8. Keterbukaan; artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
  9. Akuntabilitas; artinya proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; artinya pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
  11. Ketepatan waktu; artinya penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
  12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan ; artinya Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

  1. Adil dan tidak diskriminatif;
  2. Cermat;
  3. Santun dan ramah;
  4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
  5. Profesional;
  6. Tidak mempersulit;
  7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
  8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
  9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
  11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
  12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan  Informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
  13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
  14. Sesuai dengan kepantasan; dan

Tidak menyimpang dari prosedur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 17/09/2010 by in sosial & politik.
%d bloggers like this: