Initial Ss…

Sekedar Ingin Berbagi….

PELAKSANAAN PILKADA KOTA KENDARI 2007 DITINJAU DARI ASPEK ELECTORAL LAW DAN ELECTRO PROSES

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut otonomi daerah dan tugas pembantuan.  Hal ini sebagai mana di atur di dalam Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diadakanlah penjelang gerakan otonomi daerah sebagai konsekwensi pemerintah daerah.

Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah adalah pembentukannya melalui suatu proses demokrasi politik pemilihan kepala daerah sebagai mana di atur peraturan pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangakatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.  Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya di sebut pemilihan suara pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Propinsi dan / kota / atau kabupaten / kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

 

Maka berkaitan dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota  untuk periode berikutnya diselenggarakan pemilihan tersebut sebagai penyelenggara adalah pemilihan umum daerah Kota Kendari (KPUD) dan sebagai peserta pemilu adalah partai politik yaitu pemilihan anggota DPRD, dan sebagai pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Kota Kendari.

 

Partai politik yaitu mencalonkan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan prinsip dasar Elekoral Law yaitu ketentuan pada PP Nomor 6 Tahun 2005 pada pasal 36 ayat (1) perlu pemilihan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan.  Pada ayat 2 bahwa Parpol sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi atau 15v% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

 

Jadi berbarengan dengan hal ini maka Parpol yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta sebagai pesrta dalam pemilihan/pencalonan Walikota dan Wakil Walikota bahwa secara konstalasi politik pada tingkat Nasional Parpol yang memenuhi Electoral Law hasil Pemilu 2004 yaitu         Golkar – PDIP – PPP – PAN – PKB – PBB untuk daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara ialah :

Partai Golkar – PAN – PPP – PKS – PDIP – PBB.  Dan khusus untuk pemilihan kota Kendari hasil Pemilu 2004 adalah P Golkar – PPP – PD I – P PAN – PKS -PKB.

 

Pada ayat 2 Parpol dan gabungan Parpol sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat mendaftarkan  calon apabila memilih persyaratan perolehan                      sekurang-kurangannya 15 % dari jumlah kursi atau 15 % dari akumulasi suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

 

Terhadap pelaksanaan Pilkada Kota Kendari yaitu Walikota dan Wakil Walikota Kendari, sesuai realita menunjukan bahwa semua pelaku dalam Pilkada yakni:

  1. Bakal calon/calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (Walikota dan Wakil Walinya). Beserta instrumennya (sumberdayanya)
  2. Partai Politik sebagai pengusung pasangan calon sekaligus sebagai peaserta pemilihan kepala daerah dan wakilnya (Walikota dan Wakilnya)
  3. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah sebagai penyelenggara pelaksana Pilkada
  4. Pemilihan  yaitu warga Negara RI Kota Kendari yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya

 

Bahwa keempat komponen, baik secara langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan Pilkada tersebut.  Bahwa faktor penentu di dalam pelaksanaan Pilkada sangat ditentukan oleh pemilih itu sendiri, sebagaimana disebutkan di atas baik langsung atau tidak langsung dalam memantau Pilkada hal ini adalah merupakan realita politik yang riil.

 

Korelasi politik yang terjadi antara komponen 1-2 dan 3 dalam mengembangkan iven demokrasi 5 tahunan dapat dilakukan akan tetapi hasil akhirnya berada pada komponen/pribadi pemilih itu sendiri.  Dengan demikian bahwa fakta adala menjadi asumsi kita bahwa modal dasar dengan Parpol yang dapat mendaftarkan calon apabila memiliki persyaratan sekurang-kurangnya    15 % dari jumlah kursi, sebagaimana dijelaskan pada PP No. 6 Tahun 2005 tersebut.  Hal ini yang dimaksudkan adalah Partai Golkar yang mana jika diprediksikan dengan pengalaman Pemilu Tauhun 2004 lalu yang semestinya dapat memperoleh suara yang diinginkan pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota.

 

Sebagai asumsi konglusinya bahwa pemilihan Kepala Daerah akan menjadi lain faktanya karena Parpol yang mencalonkan seseorang tidak menjadi hasil akhir, akan tetapi ialah tentang figuran.  Calon yang bersangkutan yang menjadi hasil akhirnya.

 

Keputusan penetapan calon Pilkada serta keputusan penetapan hasil Pilkada itu sesuai dengan KPUD Kota Kendari adalah tidak menjadi ukuran bagi keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan Pilkada pada hari Senin Tanggal 18 Juni 2007.

 

Yang menjadi salah satu koneksi terhadap Pilkada Walikota dan Wakil Walikota adalah proses tahapan-tahapan Pilkada seperti pendataan pemilih adalah di sebut dapat mempengaruhi tetapan hasil akhir suatu Pilkada.  Beserta hal-hal lainnya yang menjadi tetapan Pilkada oleh KPUD Kota Kendari, apabila salah satunya adalah faktor prngawas Pilkada yang di bentuk oleh Parpol Kota Kendari.

Adapun partai politik yang ikut mencalonkan kepala daerah dan wakil kepada daerah yaitu :

  1. Golkar
  2. Kualisi Partai :  PPP, PKB, PSD, PP, PPD, Partai Patriot Pancasila, PBSD, PSI, dan PPNUI.
  3. Kualisi Partai :  PKS, PD, PBR, PDK dan PPDI
  4. Kualisi Partai :  Pan dan PBB
  5. Kualisi Partai :  PDIP, PKB, PIB, PNBK, PKPI dan PNIM.

 

Dana Kampaye

Pasangan calon wajib memiliki nomor rekening yang di maksud di daftar di KPUD.

–                Tidak lebih Rp. 50.000.000 / orang

–                Swasta Rp. 350.000.000

–                Sumbangan Pilpres pasangan calon Rp. 2.500.000 wajib dilaporkan kepada KPUD

–                Oleh KPUD mengaudit oleh kantor akuntan publik satu hari sebelum masa kampaye satu hari sesudah

–                KPUD mengumumkan melalui media masa satu hari setelah menerima laporan calon pasangan

 

Larangan berkampaye

–                Mempersoalkan daerah Negara Pancasila dan Pembubaran UUD 1945

–                Menghina seseorang dengan suku, ras, golongan calon Kepala Daerah/ Partai Politik

–                Menghasut dan mengadu domba

–                Menggunakan kekerasan

–                Mengancam dan menganjurkan untuk mengambil alih kekuasaan

–                Merusak / menghilangkan alat peragaan kampaye calon lain

–                Menggunakan tempat ibadah

–                Di larang melibatkan pejabat BUMN/BUMD pejabat pemerinyah/ fungsional Kepala Daerah

 

Pejabat negara, pejabat  struktural, dan fungsional dalam jabatan negara dan Kepala Desa di larang membuat keputusan dan tindakan menguntungkan/ merugikan pasangan calon selama masa kampaye.

 

Penentuan Pemenang

Penentuan pemenang dalam Pilkada tidak harus 50 % calon pasangan mendapat lebih dari 25 % suara ditetapkan sebagai pemenang.

  • Apabila terjadi gugatan/pengadu keberatan dilakukan oleh pasangan calon paling lambat 3 hari setelah penetapan hasil pemilihan oleh KPUD, diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat untuk diteruskan ke MA sehingga Pilkada diselesaikan paling lambat 14 hari dalam mengadili MA dapat mendelegasikan kepada pengadilan tinggi (PT) setempat.
  • Sesuai UU No. 32 Tahun 2004 hanya Parpol atau gabungan parpol yang memenihi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara dalam pemilihan anggota DPRD bersangkutan yang biasa mendaftarkan pasangan calon kepala Daerah/ wakil Parpol/gabungan Parpol wajib membuka kesempatan yang seharusnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat dan selanjutnya memproses bakal calon di maksud melalui mekanisme yang demokratis yang transparan.

Sesungguhnya jaminan bagi hadirnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada telah tercakup dalam UU No. 32 Tahun 2004 setidak-tidaknya ada pada pembentukan Panwas Pilkada.

One comment on “PELAKSANAAN PILKADA KOTA KENDARI 2007 DITINJAU DARI ASPEK ELECTORAL LAW DAN ELECTRO PROSES

  1. Pingback: Praba Nyoba Ngeblog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 12/10/2010 by in sosial & politik.
%d bloggers like this: