Initial Ss…

Sekedar Ingin Berbagi….

Hak Azasi Manusia

Dalam Konsiderans dan Ketentuan Umum pasal I UU No. 39/1999 tentang HAM dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaban manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik oleh Miriam Budiardjo, Hak Azasi adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Proses pengakuan hak azasi seperti sekarang ini tidaklah mengkuti alur cerita yang pendek. Hampir sepanjang masa perjuangan akan hak manusia sudah menjadi hal mendasar yang sering diperdebatkan bahkan diperjuangkan mati-matian. Keinginan akan bebas dan tidak diintimidasi dari orang lain adalah yang paling diinginkan manusia, sebab siapa saja tentu menginginkan kebebasan dalam hidupnya. Bebas menentukan apa saja yang menjadi keinginannya. Bahkan saat ini dengan semakin berkembangnya pola pemikiran manusia bahkan kebebasan yang sekecil sekalipun sudah menjadi dasar beberapa masalah. Tidak peduli seperti apa resiko yang akan timbul serta siapa yang harus dihadapinya, hak azasi adalah sumber banyak hal yang telah terjadi di dunia ini. Tidak terkecuali Indonesia yang sudah sekian lama memperjuangkan dan banyak menimbulkan masalah lain ketika perjuangan yang panjang dan memakan banyak korban tentu saja.

Sejarah mencatat bahwa dalam upaya memperjuangkan hak azasi berbagai terobosan penting telah berhasil dicapai. Pada tanggal 10 Desember 1948 oleh PBB mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Azasi Manusia). Namun ini belumlah cukup, disebabkan karena begitu rumitnya proses yan harus dialalui terlebih dahulu. Kendala terbesar itu adalah mengenai perlakuan Deklarasi tadi. Dalam hal ini apakah Deklarasi ini sebetulanya mau ditempatkan sebagai hukum positif ataukah hanya sebagai pedoman. Jika sebagai hukum postif tentu saja wajib dilaksanakan oleh negara-negara terkait, namun jika sebagai pedoman maka tentu saja deklarasi itu hanyalah sebagai standar tiap-tiap negara terkait. Meski demikian deklarasi ini tetap memberi pengaruh besar baik moril, politik, maupun eduktaif (Budiardjo, 124). Selain itu, perlakuan deklarasi ini juga terkendala kondisi negara-negara penganutnya, yaitu harus menyesuaikan dengan kondisi dan peraturan perundangan yang berlaku dalam negara tersebut sehingga tidak dapat saling bertentangan satu sama lain. Universal Declaration of Human Rights ini sebenarnya terinspirasi dari Franklin Droosevelt (Presiden Amerika pada permulaan abad ke 20) yang memformulasikan empat macam hak-hak asasi yang dikenal dengan The Four Freedoms. Keempat hak tersebut adalah :

  • Freedom of Speech (kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat)
  • Freedom of Religion (kebebasan beragama)
  • Freedom from Fear (kebebasan dari rasa ketakutan)
  • Freedom from Want (kebebasan dari kemlaratan)

Salah satu badan internasional pertama yang berhasil menuangkan ketentuan Deklarasi tersebut kedalam perjanjian internasional dan mengikat semua negara pesertanya adalah Mejelis Eropa (Council of Europe) dalam Convention for Protection of Human Rights dan Fundamental Freedoms di roma pada tahun 1950. Negara-negara yang tergabung didalamnya yaitu antara lain Negara Austria, Belgia, Denmark, Iceland, Irlandia, Luxemberg, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Jerman Barat. Negara-negara yang tergabung ini bekerja sama dalam satu wadah yang diberi nama Mahkamah Eropa Hak-Hak Azasi (European Court of Human Rights), yang mulai aktif di tahun 1959 (Budiardjo, 125).

Berikut perumusan hak azasi yang dimuat dalam Perjanjian Hak-hak Sipil dan Politik, dan Perjanjian Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Hak-hak Sipil dan Politik, mencakup :

  • Hak atas Hidup/Right to life (Pasal 6)
  • Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya/Right to liberty and security of person (Pasal 9)
  • Hak atas kesamaan dimuka badan-badan peradilan/Right to equality before the courts and trubnals (Pasal 14)
  • Hak atas kebebasan berpikir, mempunyai conscience, dan beragama/Right to freedom of thought, conscience adnd religion (Pasal 18)
  • Hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan/Rights to hold opinions without interference (Pasal 19)
  • Hak atas kebebasan berkumpul secara damai/Right to peacful assembly (Pasal 21)
  • Hak untuk berserikat/Right to freedom of association (Pasal 22)


Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, mencakup :

  • Hak atas pekerjaan/Right to work (Pasal 6)
  • Hak untuk membentuk serikat sekerja/Right to form trade unions ( Pasal 8 )
  • Hak atas pensiun/Right to social security (Pasal 9)
  • Hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, dan perumahan yang layak/Right to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing (Pasal 11)
  • Hak atas pendidikan/Right to education (Pasal 13)

HAM di Indonesia

Bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia oleh PBB, sebenarnya telah memberi perhatian pada hak-hak asasi manusia ini. Diantara tokoh-tokoh penting Indonesia saat itu terdapat perbedaan pendapat mengenai hak azasi di dalam negara demokratis (Indonesia), diantaranya adalah Ir. Soekarno yang berpendapat bahwa jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita pada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong-royong, dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya. Sedangkan oleh Dr. Hatta dalam sidang BPUPKI menyatakan bahwa walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan bebrapa hak dari warga negara, jangan sampai timbul negara kekuasaan (machtsstaat = negara penindas).

Sejak awal perumusan UUD 1945, mengenai hak-hak azasi belumlah dimuat secara lengkap dan mendasar. Hal ini disebabkan karena dua hal penting yaitu Pertama, kondisi Indonesia pada saat pembahasan UUD 1945 sedang dalam situasi yang kurang mendukung karena kehadiran Jepang yang tidak memberi Iklim yang menguntungkan bagi Indonesia saat itu, Kedua, UUD 1945 saat disusun pada waktu itu adalah saat sebelum dikeluarkannya Deklarasi tersebut dari PBB, yaitu tahun 1948 sedang UUD dirumuskan pada tahun 1945. Sebagaimana diketahui bahwa perjalan UUD di negeri ini juga mengalami berbagai hal rumit, sampai pada pemberlakuan UUD Sementara (UUD 1949 dan UUD 1950). Meski demikian UUD 1949 adalah UUD yang paling lengkap merumuskan tentang Hak Azasi ini. Selain itu, Konstitusi RIS dan RI 1950 adalah satu-satunya dari segala konstitusi yang telah berhasil memasukkan hak azasi seperti keputusan UNO ke dalam Piagam Konstitusi (Budiardjo, 125).

Melalui Pembukaan UUD 1945 :

  • alinea pertama (Kemerdekaan ialah hak segala bangsa…). Pernyataan tersebut mengandung pengakuan akan hak asasi manusia mengenai kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal I.
  • alinea ketiga (Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya). Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bangsa Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia untuk memeluk agama sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB pasal 18.
  • sedangkan dari alinea keempat kita mendapati tujuan negara yang disebut sebagai never ending goal, yaitu sebagai berikut :
    1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
    2. Untuk memajukan kesejahteraan umum.
    3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
    4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.


    Berdasarkan pada tujuan Negara tersebut, Negara Indonesia memberi jaminan dan melindungi hak-hak asasi manusia pada warganya antaralain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan agama.

Berikut merupakan rincian dari hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal pasal UUD 1945 :

  • Pasal 28A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
  • Pasal 28B
    (1)Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui; perkawinan yang sah.
    (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  • Pasal 28C :
    (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
    (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
  • Pasal 28D :
    (1)  Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
    (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
    (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
    (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
  • Pasal 28E :
    (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
    (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
    (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
  • Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
  • Pasal 28G :
    (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
    (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat=20
    manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
  • Pasal 28H :
    (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.
    (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memeperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
    (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
    (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
  • Pasal 28I :
    (1)   Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
    (2) Setiap orang berhak atas bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
    (3) Identitas budaya dan hak, masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
    (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.
    (5)   Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
  • Pasal 28J :
    (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
    (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan=20
    untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Dalam upaya sungguh-sungguh pemerintah Indonesia terhadap hak azasi manusia maka di era reformasi kemudian dibentuklah Undang-undang tentang HAM yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut terdiri atas 105 pasal yang meliputi macam hukum asasi, perlindungan hak asasi, pembatasan terhadap kewenangan pemerintah serta KOMNAS HAM yang merupakan lembaga pelaksana atas perlindungan hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia tersebut meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak-anak. Diatur pula kewajiban dasar manusia, antaralain kewajiban menghormati hak asasi orang lain, dan konsekuensinya setiap orang harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakan, serta memajukan hak-hak asasi manusia tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Undang-undang ini juga menjadi dasar dibentuknya Komnas HAM, yaitu suatu badan/lembaga yang bertugas menjamin penegakkan HAM setiap warga negara. Penegakan HAM ini haruslah konsisten dengan kebebasan sebab ketidakkonsisitennya akan merugikan bangsa Indonesia sendiri, konseksuensinya pengaturan atas jaminan hak–hak asasi manusia tersebut harus di ikuti dengan pelaksanaan serta jaminan hukum yang memadai. Karena itu untuk lebih rinci atas pelaksanaan dan penegakkan hak-hak asasi manusia tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1999. Dengan demikian kita hanya perlu percaya pada pemerintah dalam penegakkan HAM di Indonesia. Meski masih masih banyak terdapat kekurangan namun kita dapat menutupinya dengan memenuhi kewajiban yang dimiliki dan saling menghargai hak setiap warga negara.

    Sumber referensi :

  1. Dasar-dasar Ilmu Politik : Miriam Budiardjo,
  2. Penjabaran Hak Azasi Manusia Dalam UUD 1945 : http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/penjabaran-hak-azasi-manusia-dalam-uud-1945/, akses 6 Augustus 2011 (6:23 pm).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 07/08/2011 by in sosial & politik.
%d bloggers like this: