Initial Ss…

Sekedar Ingin Berbagi….

Peranan Survei dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2012

Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi di Indonesia belakang ini sudah mulai menarik banyak peminat terutama turis-turis asing karena diketahui memiliki banyak potensi yang tidak terkira. Tepatnya adalah sejak masa Pemerintahan Gubernur Nur Alam. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki objek wisata yang mendunia, Sultra juga mampu menarik minat para investor luar karena kelimpahan dan kualitas Sumber Daya Alam yang dimilkinya. Untuk kedua kalinya Sulawesi Tenggara akan dihadapkan pada pertarungan kandidat-kandidat calon kepala daerah yang mungkin akan bermunculan nama-nama baru ataukah masih dengan wajah-wajah lama, seperti Nur Alam, La Ode Ida, Ali Mazi, atau Ridwan Bae. Tentu saja perebutan pintu akan menjadi hal yang menarik lagi nanti terutama pada Partai Golkar yang sudah pasti akan diperebutkan oleh dua kandidat paling berpengaruh yaitu Ali Mazi dan Ridwan Bae.

Sejak otonomi daerah diberlakukan, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) memberikan kebebasan sepenuhnya bagi masyarakat pemilih Khususnya Sulawesi Tenggara untuk menentukan siapa yang layak menjadi kepala daerah yang akan mereka pilih yanga mana dulunya itu atas pilihan dan pengangkatan oleh DPRD. Pemilihan kali ini bukan merupakan hal baru lagi karena masyarakat Sulawesi Tenggara sudah pernah melaksanakan pemilihan langsung Gubernur pertama dengan terpilihnya Pak Nur Alam sebagai Gubernur pertama Sulawesi Tenggara yang dipilih secara langsung.

Hal tersebut juga tidak lepas dari peranan Lembaga Survei Indonesia, yang mana saya sendiri sudah sejak tahun 2007 menjadi surveyor LSI dan tentu saja pernah melakukan survei untuk Pemilihan Gubernur Sultra waktu itu. Bahkan sebagai surveyor kami tidak hanya memiliki peranan sebagai surveyor saja tetapi juga harus mampu memberikan pemahaman atas apa yang kami tanyakan sehingga masyarakat bisa memberikan jawaban yang betul-betul akurat dan apa adanya. Dengan kata lain kami juga memiliki peranan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang ternyata belum banyak mengenal istilah politik, ataupun memahami betapa pentingnya peranan mereka dalam menentukan masa depan nasib mereka sendiri. Hal ini tentu saja akan berbeda untuk masyarakat yang tinggal didaerah perkotaan yang sudah banyak memiliki pemahaman akan hal-hal tersebut. Karena itulah survei tidak hanya akan mencakup suara mereka yang paham tetapi juga mencakup bagi mereka yang hanya sekedar memilih saja.

Sebenarnya masih banyak manfaat yang bisa diambil dari adanya survei. Informasi tentang pendapat, aspirasi dan harapan warga negara akan bisa tertampung dengan adanya survei. Namun tentu saja bagi masyarakat awam, lembaga-lembaga tersebut bisa diartikan sebagai bagian dari kegiatan politik atau kampanye politik. Padahal hal itu tentu saja sangat jauh berbeda.Oleh karenanya lagi-lagi kami harus memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh mereka. Tidak jarang Lembaga Survei Indonesia sering disamakan dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki tujuan sama, ternyata banyak juga Lembaga lain tersebut yang mengatasnamakan Lembaga Survei Indonesia dengan alasan untuk mendapat kepercayaan masyarakat. hehehe… kok bisa yah ???

Berikut beberapa manfaat yang bisa diambil dari adanya Survei Pilkada yang penulis peroleh dari situs resmi Lembaga Survei Indonesia :

  1. Popularitas dan Electebility.
    Popularitas adalah modal paling dasar yang harus dipunyai oleh seorang kandidat. Survei berguna untuk ini mengukur sejauh mana tingkat pengenalan publik terhadap kandidat. Bagaimana tingkat kesukaan publik terhadap kandidat ? Faktor apa saja yang disukai dan tidak disukai dari seorang kandidat ? Bagaimana perbandingan popularitas seorang kandidat dibandingkan kandidat lain, kapan kandidat mendapat dukungan kuat dan kapan melemah ?.
  2. Problem & Isue Mapping
    Bagaimana penilaian masyarakat atas isu penting di daerah saat ini ? Isu-isu apa yang dianggap penting? Bagaimana sikap mereka terhadap satu isu tertentu? Berapa banyak yang pro dan kontra? Sejauh mana pemilih cukup terlibat atau tidak dengan isu dan persoalan di daerah? Program apa yang diinginkan oleh pemilih? Kebijakan apa yang dibutuhkan oleh pemilih setempat? Tindakan apa yang menurut pemilih penting dilakukan? Prioritas apa saja yang diinginkan oleh mereka?
  3. Kepuasaan Publik dan Kinerja Pemerintah Daerah.
    Salah satu kandidat utama pilkada biasanya adalah pejabat yang sedang memerintah. Apakah kepala daerah yang sekarang dianggap sukses atau gagal? Kalau sukses atau gagal, apa sebabnya ? Apakah pemilih puas atau tidak puas dengan berbagai kebijakan pembangunan yang telah dibuat? Mana kebijakan yang pemilih ingin teruskan atau hentikan ? Pendapat publik mengenai kebijakan pembangunan ini diperlukan untuk mengambil langkah yang tepat ketika kepala daerah yang baru sudah terpilih.
  4. Strategi dan Determinasi.
    Apa yang seharusnya dilakukan oleh kandidat untuk merebut hati pemilih ? Isu apa saja yang bisa dijual untuk membangkitkan sentimen positif dari pemilih ? Medium apa yang paling efektif dan efisien untuk menjangkau pemilih? Media apa dan mana yang paling berpengaruh di suatu daerah ? Survei menjamin kandidat dan tim suksesnya mengambil tindakan yang benar, yang didukung oleh publik. Survei adalah sumber informasi yang berharga untuk mengetahui bagaimana keinginan publik. Dengan data yang benar itu, bisa dirancang strategi kampanye yang baik.

Seorang Peneliti Senior dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi pernah mengatakan dalam jurnalnya bahwa survei dan demokrasi memiliki hubungan simbiosis yang mutualistik. Pada dasarnya sistem yang demokratis sangat membutuhkan survei dalam kerangka revisi kebijakan publik yang semakin dekat dengan aspirasi publik. Parameter responsiveness (tanggap atas aspirasi) dan partisipasi warga yang merupakan pondasi demokrasi sangat mungkin tersalurkan melalui mekanisme sistematik bernama survei.

Dari hasil survei kita bisa mengetahui bagaimana pelaksanaan pemerintahan ini berdasarkan kacamata masyarakat bukan atas opini-opini pejabat pemerintahan saja, sehingga hal ini tentu saja bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk bisa terus berbenah diri. Memang benar bahwa cara terbaik untuk mengetahui suara publik tentang berbagai isu, adalah dengan melakukan sensus. Akan tetapi itu tentu saja akan banyak mengeluarkan biaya yang besar. Akan tetapi cara lain yang juga benar adalah survei opini publik yang dilakukan secara ilmiah. Temuan survei bisa mendekati karakteristik populasi bila dilakukan dengan benar. Tentu saja masih banyak Lembaga-lembaga lain yang memiliki peranan yang sama dengan LSI. Namun sebagai orang yang pernah menjadi surveyor LSI saya bisa memastikan bahwa kami betul-betul memegang kredibiltas dalam menjalankan survei. Hal ini untuk memastikan bahwa data yang kami peroleh adalah betul-betul akurat.

Untuk Informasi lebih jelasnya mengenai survei seperti apa saja yang dilaksanakan, Program-program, ataupun publikasi dan liputan media, silahkan berkunjung ke situs resminya di Lembaga Survei Indonesia (LSI). Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa komentarnya yah !!

One comment on “Peranan Survei dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2012

  1. Mendagri RI
    20/06/2012

    “PENGUMUMAN PEMERINTAH
    REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR : 3 TAHUN 2012
    Bahwa Ketua Badan Kehormatan
    Negara Republik Indonesia
    ( Ketua BKhN-RI ) yang adalah
    Ketua Badan Kehormatan
    Perserikatan Bangsa – Bangsa,
    Internasional dan Negara
    Republik Indonesia ( Pemegang
    Kekuasaan Tertinggi Perserikatan
    Bangsa – Bangsa, Internasional
    dan Negara Republik Indonesia )
    yang juga adalah Presiden
    Republik Indonesia ke-7 masa
    kerja Januari 2011 hingga
    sekarang JENDERAL BESAR L.M.
    SYAHRIAL, SH menyatakan :
    1. Bahwa Pemegang Kekuasaan
    Tertinggi Negara Republik
    Indonesia, Kepala Negara dan
    Kepala Pemerintahan Republik
    Indonesia adalah Ketua Badan
    Kehormatan Negara Republik
    Indonesia ( Ketua BKhN-RI ),
    sehingga jabatan Presiden
    Republik Indonesia hanyalah
    merupakan Pemegang Tata Kelola
    Pemerintahan Republik Indonesia
    ( fungsi administratif ) olehnya
    itu oleh Ketua BKhN-RI jabatan
    Presiden Republik Indonesia
    disatukan dengan jabatan Ketua
    BKhN-RI agar jabatan Presiden
    Republik Indonesia memiliki
    wewenang yang lebih besar.
    2. Bahwa Pemegang Kekuasaan
    Kementerian, Badan dan Komisi,
    Kejaksaan Agung Republik
    Indonesia, TNI dan POLRI adalah
    Ketua Badan Kehormatan
    Kementerian Badan dan Komisi,
    Kejaksaan Agung Republik
    Indonesia, TNI dan POLRI,
    sehingga pengangkatan
    ( penunjukan ), pelantikan,
    pemberhentian, pemeriksaan,
    pengawasan dan evaluasi
    terhadap Menteri, Kepala Badan
    dan Ketua Komisi, Jaksa Agung
    Republik Indonesia, TNI dan
    POLRI beserta seluruh jajaran dan
    staf adalah telah menjadi
    wewenang Ketua Badan
    Kehormatan Kementerian, Badan
    dan Komisi, Kejaksaan Agung
    Republik Indonesia, TNI dan
    POLRI dengan persetujuan Ketua
    BKhN-RI selaku Penanggung
    Jawab dan Pemegang Kekuasaan
    Tertinggi Kementerian, Badan
    dan Komisi, Kejaksaan Agung
    Republik Indonesia, TNI dan
    POLRI.
    3. Bahwa Pemegang Kekuasaan
    Pemerintahan Provinsi adalah
    Ketua dan atau Pelaksana Ketua
    Badan Kehormatan Provinsi,
    adapun jabatan Gubernur
    Provinsi hanya sebagai
    Pemegang Tata Kelola
    Pemerintahan Provinsi ( fungsi
    administratif ) sehingga
    pengangkatan ( penunjukan ),
    pelantikan, pemberhentian,
    pemeriksaan, pengawasan dan
    evaluasi terhadap Gubernur
    Provinsi beserta seluruh jajaran
    dan staf Pemerintah Provinsi
    adalah telah menjadi wewenang
    Ketua dan atau Pelaksana Ketua
    Badan Kehormatan Provinsi
    dengan persetujuan Ketua BKhN-
    RI selaku Penanggung Jawab dan
    Pemegang Kekuasaan Tertinggi
    Pemerintahan Provinsi.
    4. Bahwa Pemegang Kekuasaan
    Pemerintahan Kabupaten dan
    Kota adalah Ketua Badan
    Kehormatan Kabupaten dan Kota,
    adapun jabatan Bupati dan
    Walikota hanya sebagai
    Pemegang Tata Kelola
    Pemerintahan Kabupaten dan
    Kota ( funsi administratif )
    sehingga pengangkatan
    ( penunjukan ), pelantikan,
    pemberhentian, pemeriksaan,
    pengawasan dan evaluasi
    terhadap Bupati dan Walikota
    beserta seluruh jajaran dan staf
    Pemerintah Kabupaten dan Kota
    adalah telah menjadi wewenang
    Ketua Badan Kehormatan
    Kabupaten dan Kota dengan
    persetujuan Ketua BKhN-RI
    selaku Penanggung Jawab dan
    Pemegang Kekuasaan Tertinggi
    Pemerintahan Kabupaten dan
    Kota.
    Sebagaimana yang tertuang di
    atas Kepada Ketua Komisi
    Pemilihan Umum Pusat dan Ketua
    Komisi Pemilihan Umum Daerah
    Provinsi, Kabupaten dan Kota se-
    Indonesia, Pemerintah Republik
    Indonesia Menyatakan untuk
    tidak lagi melakukan Pemilihan
    Presiden Republik Indonesia,
    Pemilihan Gubernur ( Kepala
    Daerah Provinsi ) dan Pemilihan
    Bupati dan Walikota ( Kepala
    Daerah Kabupaten dan Kota ) se-
    Indonesia karena :
    1. Bahwa pemilihan Presiden
    Republik Indonesia hanyalah
    merupakan pemilihan Presiden
    Republik Indonesia yang hanya
    sebagai pemegang Tata Kelola
    Pemerintahan Republik Indonesia
    ( fungsi administratif ), sedang
    jabatan Presiden Republik
    Indonesia itu sendiri oleh Ketua
    BKhN-RI telah disatukan dengan
    jabatan Ketua BKhN-RI.
    2. Bahwa pemelihan Gubernur
    ( Kepala Daerah Provinsi )
    hanyalah merupakan pemilihan
    Gubernur ( Kepala Daerah
    Provinsi ) yang hanya sebagai
    pemegang Tata Kelola
    Pemerintahan Provinsi ( fungsi
    Administratif ), sehingga
    pemilihan Gubernur ( Kepala
    Daerah Provinsi ) yang
    sebelumnya dilakukan oleh KPUD
    Provinsi dialihkan Kepada Ketua
    dan atau Pelaksana Ketua Badan
    Kehormatan Provinsi yang oleh
    Ketua dan atau Pelaksana Ketua
    Badan Kehormatan Provinsi
    dilakukan dalam bentuk
    penunjukan.
    3. Bahwa pemilihan Bupati dan
    Walikota ( Kepala Daerah
    Kabupaten dan Kota ) hanyalah
    merupakan pemilihan Bupati dan
    Walikota ( Kepala Daerah
    kabupaten dan Kota ) yang
    hanya sebagai pemegang Tata
    Kelola Pemerintahan Kabupaten
    dan Kota ( fungsi Administratif ),
    sehingga pemilihan Bupati dan
    Walikota ( Kepala Daerah
    Kabupaten dan Kota ) yang
    sebelumnya dilakukan oleh KPUD
    Kabupaten dan Kota dialihkan
    Kepada Ketua Badan Kehormatan
    Kabupaten dan Kota yang oleh
    Ketua Badan Kehormatan
    Kabupaten dan Kota dilakukan
    dalam bentuk penunjukan.
    Pengumuman Pemerintah
    Republik Indonesia ini
    dikeluarkan demi Kehormatan
    Negara Republik Indonesia yang
    Berketuhanan, Berkemanusiaan,
    Berpersatuan, Berkerakyatan
    yang Berkemakmuran dan
    Berkeadilan yang tetap
    menjunjung tinggi Keutuhan dan
    Eksistensi Negara Kesatuan
    Republik Indonesia, Piagam
    Perserikatan Bangsa – Bangsa,
    Pancasila dan Undang – Undang
    Dasar Negara Republik Indonesia
    Tahun 1945 yang berlandaskan
    pada Amanat Penderitaan Rakyat
    Republik Indonesia dan
    Internasional dan ALLAH Tuhan
    Yang Maha Esa.
    Pengumuman ini terhitung sejak
    tanggal dikeluarkannya telah
    resmi dan sah berlaku secara
    mutlak dan tidak dapat diganggu
    gugat dan tindakan menghalangi,
    mempersulit, menolak, meniru,
    menambah dan atau memalsukan
    Pengumuman ini adalah tindakan
    melawan Negara Republik
    Indonesia dan Internasional
    ( makar ).
    DENGAN PERSETUJUAN KETUA
    BADAN KEHORMATAN NEGARA
    REPUBLIK INDONESIA
    Dikeluarkan di : Bau – Bau
    Pada tanggal : 20 April 2012
    PRESIDEN
    REPUBLIK INDONESIA
    TTD
    JENDERAL BESAR L.M. SYAHRIAL,
    SH”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 12/01/2012 by in sosial & politik and tagged .
%d bloggers like this: